Transparansi Keuangan DPKPP 2020

BALIHO APBDES 2020 DESA PENATIH DANGIN PURI 

Ringkasan Realisasi APBDES T.A. 2019

                Jumlah Pendapatan                        : Rp.  15.660.934.470,37

                Silpa Tahun sebelumnya                : Rp.    1.742.729.393,53

                Belanja :

                Bidang I (Pemerintahan)               : Rp.     3.833.433.741,16

                Bidang II (Pembangunan)             : Rp.     5.197.824.843,00

                Bidang III (Pembinaan)                  : Rp.     4.180.892.690,00

                Bidang IV (Pemberdayaan)           : Rp.         654.002.975,00

                Bidang V (Tanggap Bencana,dll)  : Rp.                              0,00

                Jumlah Belanja                                : Rp.   13.866.154.249,16

Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) Tahun 2019 : Rp. 3.537.509.614,74

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES ) PEMERINTAH DESA SIDAKARYA TAHUN ANGGARAN 2020

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES ) PEMERINTAH DESA SIDAKARYA TAHUN ANGGARAN 2019

INFO GRAFIK ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DESA TAHUN 2020 DESA DAUH PURI KAUH

DOWNLOAD DISINI

Dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (result oriented governement), perlu adanya sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas tersebut, perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang merupakan bahan utama untuk monitoring dan evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dengan telah selesainya pelaksanaan tahun anggaran 2019, sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, semua instansi pemerintah, termasuk Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar, wajib menyusun LKjIP. Selain itu, informasi dalam dokumen LKjIP merupakan bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas. Struktur Organisasi Kecamatan Denpasar Selatan dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 35 Tahun 2008 dengan tugas pokok membantu Walikota dalam menyelenggarakan Pemerintahan Umum, pembinaan Desa/Kelurahan, pembinaan pembangunan, pemberdayaan kehidupan bermasyarakat, pembinaan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan serta menyelenggarakan koordinasi atas kegiatan Perangkat Daerah lainnya di Kecamatan Denpasar Selatan.

Berikut adalah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Denpasar Selatan Tahun 2019

RPJM DESA SIDAKARYA PERIODE 2019-2025

RANCANGAN KERJA PEMERINTAHAN (RKP) DESA SIDAKARYA TAHUN 2020