Website Portal Resmi Pemerintah Kota Denpasar

No.	Judul & Deskripsi	Di Unduh
1041	Laporan Perubahan Ekuitas 2017-2018	3537 kali	File
1042	Laporan Realisasi Anggaran sampai 31 Desember 2018	7191 kali	File
1043	Laporan Realisasi Anggaran 2017-2018	6079 kali	File
1044	PAD KOTA DENPASAR TAHUN 2019	6883 kali	File
1045	Volume Poduksi Bulan Mei 2019	1303 kali	File
1046	IKU	2614 kali
1047	COVER	1585 kali
1048	daftar isi	1201 kali
1049	Bab 1	3111 kali
1050	Bab II	2613 kali

PEMERINTAH KOTA DENPASAR

KECAMATAN DENPASAR BARAT

Jl. Gn.Agung No. 191 Denpasar Kode Pos 80119

Telpon. (0361) 424352 Fax. (0361) 416295

www.denpasarkota.go.id

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama ( IKU ) Adalah Merupakan ukuran keberhasilan secara obyektif dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Adapun Indikator Kinerja Utama Kantor Camat Denpasar Barat adalah sebagai berikut :

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama
1	Menguatkan jati diri masyarakat Kota Denpasar berlandaskan kebudayaan Bali.	Meningkatnya pelestarian dan pengembangan budaya	Meningkatnya kualitas kehidupan sosial dan budaya
1		Meningkatnya pelestarian dan pengembangan budaya	Meningkatnya partisipasi sekaa dan sanggar
2	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat dengan mendorong kemampuan masyarakat untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial serta pemerataan pembangunan infrastruktur	Mengentaskan Kemiskinan	Jumlah Desa/Kelurahan yang meningkat perkembangannya sesuai dengan potensinya
		Mengentaskan Kemiskinan	Persentase meningkatnya PSKS yang berprestasi (karang taruna, pekerja sosial masyarakat,lembaga kesejahteraan sosial
		Meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat	Persentase siswa yang mendapatkan sosialisasi Narkoba dan HIV/AIDS
			Nilai rata-rata peserta lomba (UKS dan PKTP)
			Persentase Desa/Kelurahan yang menyelenggarakan tatanan kawasan sehat
			CFR penyakit DBD
			Persentase pelayanan kesehatan pada (LBI,GSI dan Posyandu)
		Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat	Persentase cabang olah raga yang diikuti oleh Desa/Kelurahan
		Meningkatnya pengarustamaan gender dan perlindungan anak	Jumlah kader pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga
		Meningkatnya Kualitas Infrastruktur	Panjang saluran drainase yang dapat mengurangi titik genangan
			Indeks persepsi masyarakat terhadap taman
			Panjang jalan dalam kondisi baik dan sedang
3	Meningkatnya pelayanan publik melalui tata kelola kepemerintahan yang baik (Good Governance)	Meningkatnya tata kelola pemerintah yang efektif dan akuntabel	Persentase menurunnya kasus-kasus sosial
			Persentase menurunnya kasus-kasus SARA
			Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan
			Persentase ASN yang mengikuti Bimtek
			Persentase usulan masyarakat yang diakomodasi dalam berita acara musren Kecamatan
4	Menguatnya keseimbangan pembangunan pada berbagai dimensi dan skalanya berdasarkan Tri Hita Karana yaitu keseimbangan hubungan manusia dengan alam, hubungan manusia dengan manusia dan hubungan manusia dengan Tuhan/Ida Sang Hyang Widhi Wasa	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Persentase Volume Sampah yang Tereduksi

Denpasar, 12 Februari 2019

Ditetapkan Oleh,

WALIKOTA DENPASAR Camat Denpasar Barat,

I.B. Rai Dharmawijaya Mantra,SE.,M.Si A.A Ngurah Made Wijaya,S.Sos

Pembina Tingkat I

NIP : 19630512 198503 1 012

KATA PENGANTAR

“Om, Swastyastu”

Puji Syukur kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa / Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Asung Kertha Wara Nugraha-Nya, maka kami dapat menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Denpasar BaratTahun 2016 – 2021.Pada prinsipnya Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Denpasar Barat Tahun 2016 – 2021 ini menyajikan tentang Pendahuluan, Gambaran Pelayanan Kecamatan Denpasar Barat Isu-isu Strategis, Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan serta Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif, Indikator Kinerja Kecamatan DenpasarBaratdan Penutup.

Upaya mewujudkan Rencana Strategis (RENSTRA) ini telah dipadukan dengan pencapaian Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 – 2021.

Akhir kata kami berharap semoga Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Denpasar Baratini dapat menjadi acuan dalam pelaksana pembangunan di Kecamatan Denpasar BaratTahun 2016 – 2021.

“Om, Shanti, Shanti, Shanti, Om”

Denpasar Barat, 13 Maret 2018

CAMAT DENPASAR BARAT

A.A. NGURAH MADE WIJAYA,S.Sos

Pembina Tingkat I

NIP. 19630512 198503 1 012

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR............................................................................................................ i

DAFTAR ISI......................................................................................................................... ii

BAB I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang............................................................................................................ 1

1.2 Landasan Hukum........................................................................................................ 5

1.3 Maksud dan Tujuan..................................................................................................... 7

1.4. Sistematika Penulisan................................................................................................. 8

BAB II Gambaran Kecamatan Denpasar Barat

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Denpasar Barat.......................... 10

2.2 Sumber Daya Kecamatan Denpasar Barat.................................................................. 22

2.3 Kinerja Kecamatan Denpasar Barat............................................................................ 24

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Kecamatan Denpasar Barat......................... 30

BAB III Permasalahan dan Isu – Isu Strategis Kecamatan Denpasar Barat

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kecamatan Denpasar

Barat.................................................................................................................................. 37

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Terpilih.............................................................................................................................. 39

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra............................................................................. 43

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup

Strategis............................................................................................................................. 45

3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis...................................................................................... 45

BAB IV Tujuan dan Sasaran

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Denpasar Barat........................... 47

BAB V Strategi dan Arah Kebijakan...................................................................................... 50

BAB VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan..................................................... 54

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan................................................................ 61

BAB VIII Penutup.................................................................................................................. 65

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah pada Pasal 1 Ketentuan Umum ditegaskan bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah (PD) yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan PD untuk priode 5 ( lima ) tahun. Sesuai ketentuan di atas dan sebagai penjabaran dari RPJMD Kota Denpasar Tahun 2016-2021, dipandang perlu menyusun Renstra Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar Tahun 2016-2021.

Serta berdasarkanUndang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, melahirkan paradigma baru perencanaan pembangunan yang lebih memberikan keleluasaan dan kewenangan kepada daerah untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik yang dimiliki guna meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sedangkan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah suatu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk meningkatkan rencana – rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.

Selanjutnya dalam konteks pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Perundang – undangan diatas dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan satu kesatuan dengan sistem perencanaan pembangunan nasional yang meliputi: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ( RPJPD ) , Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan tetap menjamin terciptanya keterpaduan dan berkelanjutan pembangunan baik antar daerah, antar ruang, antar waktu maupun antar fungsi Pemerintahan.

Mengacu pada upaya untuk melaksanakan amanat peraturan perundang – undangan dan memenuhi kebutuhan akan perencanaan pembangunan daerah selanjutnya perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Denpasar terdiri dari 4 (empat) tahapan yaitu :

Penyusunan rencana
Penetapan rencana
Pengendalian pelaksanaan rencana
Evaluasi pelaksanaan rencana

Keempat tahapan diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh.

Dalam konteks perencanaan pembangunan jangka menengah, Pemerintah Kota Denpasar dan seluruh komponen pelaku pembangunan di Kota Denpasar mengemban amanat untuk menyusun, melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Denpasar sebagai bagian dari Perencanaan Pembangunan Nasional dan Provinsi Bali. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang memuat visi, misi, dan program prioritas Walikota serta memuat strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program pembangunan daerah disertai dengan rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJMD Provinsi Bali dan RPJM Nasional.

Sejalan dengan proses penyusunan RPJMD Kota Denpasar, maka Perangkat Daerah (PD) Kecamatan Denpasar Baratmelaksanakan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) PD. Rencana Strategis (Renstra) PD Kecamatan Denpasar Baratmerupakan dokumen perencanaan PD ( Kecamatan Denpasar Barat) yang memuat visi, misi, strategi, kebijakan, program dan kegiatan PD ( Kecamatan Denpasar Barat) yang bersifat indikatif yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi PD ( Kecamatan Denpasar Barat) serta berpedoman pada RPJMD Korta Denpasar. Proses penyusunan dan penetapan Renstra Kecamatan Denpasar Baratsebagai proses yang sejalan dengan penyusunan dan penetapan RPJMD Kota Denpasar.

Sebagaimana diungkapkan di atas, Renstra Kecamatan Denpasar Baratmerupakan perencanaan dalam kurun lima tahunan. Sebagai perencanaan strategis, maka proses penyusunan Renstra Kecamatan Denpasar Baratmelalui beberapa tahapan. Pertama, proses penjaringan visi dan misi organisasi. Penjaringan visi dan misi Kecamatan Denpasar Baratdilakukan dengan mengacu pada visi dan misi Pemerintah Kota Denpasar, dengan tujuan agar seluruh komponen organisasi tahu kearah mana organisasi di bawa agar tetap eksis. Untuk menjabarkann visi organisasi, maka diperlukan misi. Penyusunan visi dan misi organisasi didasarkan pada tugas pokok dan fungsi Kecamatan Denpasar Barat. Kedua menetapkan tujuan. Untuk mewujudkan visi dan misi organisasi ditetapkan tujuan organisasi. Tujuan merupakan sesuatu kondisi yang ingin dicapai oleh organisasi selama lima tahun. Tujuan dijabarkan setiap tahunnya menjadi sasaran. Sasaran merupakan kondisi yang ingin dicapai dalam kurun waktu satu tahun.; Ketiga menyusun strategi yaitu cara mencapai tujuan. Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran ditempuh melalui ; kebijakan, program dan kegiatan. Kebijakan adalah otoritasnya Camat, sedangkan program dan kegiatan telah diatur dalam Permendagri Nomor 13 tahun 2006 sebagaimana diubah beberapa kali dan terakhir menjadi Permendagri Nomor 21 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pembangunan Daerah merupakan subsistem dari pembangunan nasional dan rencana strategis PD merupakan subsistem dari Perencanaan Pembangunan Daerah oleh karenanya penyusunan Rencana strategis PDtermasuk Kecamatan Denpasar Barat harus sinergis dengan dokumen perencanaan lainnya.

Dalam proses penyusunan Renstra Kecamatan Denpasar Barat Tahun 2016–2021 dimaksud telah melibatkan para Pejabat Struktural, karyawan/i. dan para Lurah di lingkungan Kecamatan Denpasar Barat. Di samping itu, sekaligus juga telah dibahas dan memperoleh masukan dari para pemangku kepentingan “stakeholders” serta memberi peluang untuk perubahan/penyusuaian seperlunya sesuai dengan tuntutan lingkungan strategis.

Gambar 1.1

Hubungan Renstra Kecamatan dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Kecamatan Denpasar Baratmerupakan salah satu perangkat daerah Kota Denpasar sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2007 tentang Kecamatan dan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Denpasar, serta mengacu kepada Peraturan Walikota Denpasar Nomor 47 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Jabatan Pada Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Denpasar, dan terakhir dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah khususnya pasal 221 dan pasal 229 dimana Kelurahan merupakan perangkat kecamatan telah memberikan tanggungjawab yang lebih besar.

Untuk melaksanakan amanat peraturan perundang – undangan dan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, maka Kecamatan Denpasar Baratmenyusun Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Denpasar Barat. Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Denpasar BaratTahun 2016 – 2021 diharapkan menjadi pedoman dan acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan di Kecamatan Denpasar Baratdalam periode Tahun 2016 – 2021.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Denpasar BaratTahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut :

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465).
Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287).
Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undanagn (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389).
Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sisitem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700).
Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725).
Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 dan Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) dan telah dirubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815).
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817).
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826).
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833).
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian ,dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 4).
Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 9 Tahun 2008 Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 9).
Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Denpasar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2009 Nomor 1).
Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Denpasar Tahun 2016-2021.
Peraturan Walikota Denpasar Nomor 47 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Jabatan pada Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Denpasar (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2014 nomor 47).
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan EvaluasiPembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Denpasar BaratTahun 2016 – 2021 dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan acuan bagi Kecamatan Denpasar Baratdalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Denpasar Tahun 2016 – 2021.

1.3.2 Tujuan

Berpijak dari maksud tersebut diatas, maka tujuan dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Denpasar BaratTahun 2016 - 2021 adalah sebagai berikut :

1. Menetapkan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Kecamatan Denpasar Baratdalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya selama periode tahun 2016 – 2021 (selama lima tahun).

2. Memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Kecamatan Denpasar Baratdalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya selama periode tahun 2016 – 2021 (selama lima tahun).

3. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kecamatan Denpasar Barat

4. Memberikan acuan bagi pelaksanaan pembangunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Kecamatan Denpasar Baratbaik Tahunan maupun Lima Tahunan selama periode 2016 – 2021.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis (Rentra) Kecamatan Denpasar BaratTahun 2016 – 2021 disusun sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini mendeskripsikan tentang latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, hubungan Renstra PD dengan perencanaan lainnya dan sistematika penulisan Renstra Kecamatan Denpasar BaratTahun 2016 – 2021.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN DENPASAR BARAT

Bab ini mendeskripsikan tentang struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi Kecamatan Denpasar Barat.

BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Bab ini mendeskripsikan tentang isu strategis dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta analisis internal dan eksternal yang dihadapi Kecamatan Denpasar Baratdalam melaksanakan fungsi pelayanan.

BAB IV : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini mendeskripsikan tentang visi, misi,tujuan,sasaran, strategi, dan arah kebijakan Pemerintah Kota Denpasar periode Tahun 2016 – 2021

BAB V : STRATEGI,DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini mendeskripsikan tentang strategi dan arah kebijakan Pemerintah Kota Denpasar periode Tahun 2016 – 2021

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini mendeskripsikan tentang program dan kegiatan sebagai penjabaran strategi dan kebijakan Kecamatan Denpasar Baratyang dilengkapi dengan indikator kinerja dan pendanaan indikatif dalam periode tahun 2016 – 2021.

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini mendeskripsikan tentang indikator kinerja utama Kecamatan Denpasar Baratyang menguraikan indikator – indikator yang akan dicapai dalam lima tahun (periode tahun 2016 – 2021) sesuai dengan Tupoksi Kecamatan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kota Denpasar.

BAB VIII : PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang simpulan dari Rencana Strategis yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun yang meliputi pedoman kaidah dan harapan dari Kinerja Kecamatan Denpasar Barat.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN DENPASAR BARAT

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Denpasar Barat

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan menyatakan bahwa Kecamatan merupakan perangkat daerah Kabupaten / Kota sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh seorang Camat. Camat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/ Walikota melalui Sekretaris Daerah. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan, Kecamatan merupakan wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Denpasar yang dipimpin oleh Camat yang berkedudukan sebagai Kepala Kecamatan, dan Camat bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Demikian juga dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 224 ayat (1) disebutkan bahwa Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut Camat yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah. Lebih lanjut dalam pasal 225 ayat 3 menyatakan bahwa Camat dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Perangkat Kecamatan. Dalam berkedudukannya tersebut diatas Camat mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota.

Uraian Tugas Jabatan Kecamatan sebagai tindak lanjut dari pasal 15 Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan Kota Denpasar adalah sebagai berikut :

A. Camat mempunyai tugas :

a. menetapkan program kerja Kecamatan berdasarkan Rencana Strategis Kecamatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan tugas kepada bawahan dilingkungan Kecamatan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;

c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Kecamatan sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Kecamatan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;

e. melaksanakan penyelenggaraan tugas – tugas umum pemerintahan berdasarkan kewenangan yang dilimpahkan oleh Walikota dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik ;

f. menyelenggarakan koordinasi atas kegiatan instansi – instansi di wilayah Kecamatan berdasarkan fungsi kewilayahan dalam rangka pencapaian sasaran kinerja Kecamatan ;

g. melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat berdasarkan tugas pokok dan tanggungjawab yang diberikan dalam rangka ketertiban dan kenyamanan wilayah;

h. melaksanakan pembinaan pemberdayaan masyarakat berdasarkan tugas pokok dan tanggungjawab yang diberikan dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat ;

i. melaksanakan pembinaan kesejahteraan rakyat berdasarkan tugas pokok dan tanggungjawab yang diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat;

j. melaksanakan pembinaan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat berdasarkan tugas pokok dan tanggungjawab yang diberikan dalam rangka peningkatan rasa nasionalisme bagi masyarakat;

k. memberikan pelayanan umum kepada masyarakat berdasarkan tugas pokok dan tanggungjawab yang diberikan dalam rangka pemenuhan layanan prima bagi masyarakat;

l. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Kecamatan dengan cara membandingkan antara program kerja dan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana kerja yang akan datang;

m. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Kecamatan sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas kinerja; dan

n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

B. Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas :

a. menyusun rencana operasional di lingkungan Sekretariat Kecamatan berdasarkan rencana program Kecamatan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan tugas kepada Kepala Sub Bagian dilingkungan Sekretariat Kecamatan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;

c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kepala Sub Bagian di lingkungan Sekretariat Kecamatan sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat Kecamatan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;

e. mengkoordinasikan penyusunan rencana operasional dan penyelenggaraan tugas – tugas bidang serta memberikan pelayanan administratif sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan agar target kerja tercapai sesuai rencana;

f. mengkoordinasikan dan melaksanakan penyusunan program Kerja Kecamatan berdasarkan rencana strategis Kecamatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

g. menyelenggarakan urusan administrasi keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kearsipan serta ketatausahaan berdasarkan tugas pokok yang diberikan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;

h. melaksanakan pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh perangkat Kecamatan sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka efektifitas kinerja Kecamatan ;

i. mengevaluasi pelaksanaan tugas Sekretariat Kecamatan dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;

j. membuat laporan pelaksanaan tugas Sekretariat Kecamatan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas Sekretariat Kecamatan; dan

k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

C. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas :

a. merencanakan kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Keuanganberdasarkan rencana operasional Sekretariat Kecamatan dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;

c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangansesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangansesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;

e. melakukan pengumpulan, analisis dan penyajian data di Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan berdasarkan tugas pokok yang diberikan sebagai bahan pengelolaan pemerintahan yang baik;

f. menyiapkan bahan pembinaan organisasi dan tata laksana dalamrangkapeningkatan kinerja Kecamatan sehingga tercapai kinerja Kecamatan yang efektif;

g. menyusun rencana kegiatandananggaranserta dokumen anggaranKecamatan berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam rangka tertib administrasi keuangan;menyelenggarakan tata usaha keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pedoman yang telah ditetapkan dalam rangka tertib administrasi keuangan;

h. menyiapkan data dan membuat laporan realisasi keuangandan kinerjaKecamatan sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka evaluasi kinerja Kecamatan;

i. melaksanakan pengawasan pembukuan keuangan sesuai Sistem Akuntansi Keuangan dalam rangka tertib administrasi keuangan;

j. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangandengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang

k. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangansesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang; dan

l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

D. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

a. merencanakan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan Rencana Operasional Sekretariat Kecamatan dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;

e. melaksanakan urusan surat-menyurat sesuai ketentuan peraturan yang berlaku dalam rangka tertib administrasi;

f. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan kantor berdasarkan tugas pokok yang diberikan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

g. melaksanakan urusan hubungan masyarakat, perjalanan dinas dan protokol sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas Kecamatan;

h. menyiapkan rencana kebutuhan, pengembangan dan mutasi pegawai di lingkungan Kecamatan sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka efektifitas kinerja Kecamatan;

i. menyiapkan dan melaksanakan pemeliharaan data kepegawaian, membuat laporan kepegawaian berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam rangka tertib administrasi kepegawaian ;

j. melakukan upaya-upaya peningkatan kualitas pegawai dan kesejahteraan pegawai sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan profesionalisme pegawai ;

k. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;

l. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan Rencana yang akan datang; dan

m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

F. Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kecamatan.

G. Seksi Pemerintahan mempunyai tugas :

a. merencanakan kegiatan Seksi Pemerintahan berdasarkan rencana operasional Sekretariat Kecamatan dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Pemerintahan;

c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pemerintahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pemerintahan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;

e. menyiapkan program kegiatan/koordinasi penyelenggaraan tugas – tugas umum Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan berdasarkan tugas pokok dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;

f. menginventarisasi permasalahan – permasalahan yang berhubungan dengan penyelenggaraan tugas – tugas umum pemerintahan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalahnya dalam rangka efektifitas pelaksanaan pemerintah Kecamatan;

g. melaksanakan pengawasan dan pemantauan terhadap pencalonan/pengangkatan dan pemberhentian Perbekel berdasarkan tugas pokok yang diberikan dalam rangka tertib administrasi Pemerintahan;

h. memfasilitasi dan mengoordinasikan pelaksanaan pemilihan Perbekel sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka stabilitas wilayah;

i. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap Lurah dan/atau Perbekel, serta perangkat Kelurahan dan/atau Desa sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka efektifitas kinerja Pemerintahan;

j. menyiapkan bahan pembinaan terhadap Kepala Lingkungandan/atau Kepala Dusun sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka kelancaran pelayanan;

k. menyiapkan bahan pembinaan di Bidang Pertanahan di lingkungan Kelurahan dan/atau Desa sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka tertib administrasi pertanahan;

l. melakukan fasilitasi administrasi tata pemerintahan, pengelolaan keuangan dan asset Kelurahan/Desa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan;

m.melakukan fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang Kelurahan/Desaserta penetapan penegasan batas Kelurahan/Desa sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka penataan ruang;

n. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pemerintahandengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;

o. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pemerintahansesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang; dan

p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

H. Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas:

a. merencanakan kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan rencana operasional Sekretariat Kecamatan dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Pemberdayaan Masyarakat;

c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;

e. menyiapkan program kegiatan/koordinasi pembangunan sarana dan prasarana fisik, perekonomian dan produksi serta lingkungan hidupsesuai tugas pokoknya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;

f. menyiapkan bahan dan menyelenggarakan kegiatan Musyawarah PerencanaanPembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka pembuatan program pembangunan tingkat Kecamatan;

g. melakukan pembinaan pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan pembangunan, partisipasi masyarakat, perekonomiandan produksi sesuai kewenangan yang diberikan dalam rangka peningkatan pembangunan Kecamatan;

h. melakukan fasilitasi dan mengoordinasikan kegiatan Desasesuai dengan ketentuan yang berlakudalam rangka tertib administrasi;

i. menginventarisasi permasalahan – permasalahan yang berhubungan dengan pembangunan, perekonomiandanproduksi serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalahnyasesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka antisipasi dan sebagai bahan pemecahan masalah;

j. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;

k. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan Rencana yang akan datang; dan

l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

I. Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Kebersihan mempunyai tugas:

a. merencanakan kegiatan Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Kebersihan berdasarkan rencana operasional Sekretariat Kecamatan dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Kebersihan;

c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Kebersihan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Kebersihan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;

e. menyiapkan program dan pengendalian kegiatan/koordinasi pembinaan ketertiban, ketentraman, kebersihan, ideologi negara dan politik dalam negeri serta polisi pamong prajasesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;

f. melaksanakan pengendalian, penataan lingkungan dan kebersihan sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan kualitas lingkungan hidup;

g. menginventarisasi permasalahan – permasalahan yang berhubungan dengan ketentraman, ketertiban, kebersihan wilayah, ideologi negara, politik dalam negeri dan polisi pamong prajasesuai kewenangan yang diberikan agar dapat dijadikan sebagai bahan pemecahan masalah;

h. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Kebersihan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;

i. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Kebersihan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang; dan

j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

J. Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas ;

a. merencanakan kegiatan Seksi Kesejahteraan Rakyatberdasarkan rencana operasional Sekretariat Kecamatan dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Kesejahteraan Rakyat;

c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Kesejahteraan Rakyatsesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkunganSeksi Kesejahteraan Rakyatsesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;

e. menyiapkan program kegiatan/koordinasi Pelayanan dan Bantuan Sosial, Pembinaan Kepemudaan, Pemberdayaan Perempuan dan Olah Raga, Kehidupan Keagamaan, Pendidikan, Kebudayaan serta Kesehatan Masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;

f. mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan Pelayanan dan Bantuan Sosial, Pembinaan Kepemudaan, Pemberdayaan Perempuan dan Olah Raga, Kehidupan Keagamaan, Pendidikan, Kebudayaan serta Kesehatan Masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan kinerja;

g. menginventarisasi permasalahan – permasalahan yang berhubungan dengan Pelayanan dan Bantuan Sosial, Kepemudaan, Pemberdayaan Perempuan dan Olah Raga, Kehidupan Keagamaan, Pendidikan, Kebudayaan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalahnya sesuai kewenangan yang diberikan agar dapat dijadikan sebagai bahan pemecahan masalah;

h. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Kesejahteraan Rakyatdengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;

i. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Kesejahteraan Rakyatsesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang; dan

j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

K. Seksi Pelayanan Umum dan Kependudukan mempunyai tugas :

a. merencanakan kegiatan Seksi Pelayanan Umum dan Kependudukan berdasarkan rencana operasional Sekretariat Kecamatan dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Pelayanan Umum dan Kependudukan;

c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pelayanan Umum dan Kependudukan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pelayanan Umum dan Kependudukan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;

e. menyiapkan program kegiatan/koordinasi Pembinaan Kependudukan, Perijinan dan Pelayanan Umum sesuai standar operasional prosedur dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;

f. melaksanakan pengendalian dan mengevaluasi kegiatan Pembinaan Kependudukan, Perijinan dan Pelayanan surat-menyurat kepada masyarakatsesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka tertib administrasi pemerintahan;

g. menginventarisasi permasalahan – permasalahan yang berhubungan dengan Kependudukan, Kebersihan danPelayanan Perijinan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalahnya sesuai kewenangan yang diberikan untuk dapat dijadikan bahan pemecahan masalah;

h. melaksanakan kegiatan pelayanan administrasi terpadu Kecamatan (PATEN) dalam rangka mewujudkan pelayanan pelayanan publik yang berkualitas;

i. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pelayanan Umum dan Kependudukan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;

j. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pelayanan Umum dan Kependudukan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang; dan

k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

L. Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat melalui Sekretaris.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas Camat mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum

b. Mengoordinasikan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

c. Mengoordinasikan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat

d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada

e. Mengoordinasikan pemeliharaan sarana dan prasarana Pelayanan Umum

f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan

g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan /atau Kelurahan

h. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten / Kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat daerah Kabupaten/Kota yang ada di Kecamatan

Adapun struktur organisasi Kecamatan Denpasar Baratadalah sebagai berikut :

Gambar 2.2

Struktur Organisasi Kecamatan Denpasar Barat

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Seksi Pemerintahan

Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Ketentraman Umum dan Kebersihan

Seksi Kesejahteraan Rakyat

Seksi Pelayanan Umum dan Kependudukan

2.2 Sumber Daya Kecamatan Denpasar Barat

a. Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah Kecamatan Denpasar Barattentunya memerlukan sumber daya untuk mencapai hasil kegiatan secara maksimal.

Adapun sumber daya manusia yang mendukung kinerja Kecamatan Denpasar Baratadalah sebanyak 30 orang dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.2

Data Pegawai Kecamatan Denpasar Barat

Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Gol. IV	Gol. III	Gol. II	Gol. I	Jumlah
Laki-laki	2	4	9	1	16
Perempuan	-	5	7	-	14
Jumlah	2	9	16	1	28

Tabel 2.2

Data Pegawai Kecamatan Denpasar Barat

Berdasarkan Pendidikan

Jenis Kelamin	S2	S1	Dipl	SMA	SMP	SD
Laki-laki	1	7	-	7	0	1
Perempuan	1	6	-	5	-	-
Jumlah	2	13	0	12	0	1

Sumber daya manusia yang ada di Kecamatan Denpasar Baratmasih kurang memadai dari jumlah yang ada masih banyak yang berpendidikan SMA maupun SD (46%).

b. Aset/Modal

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kecamatan Denpasar BaratKota Denpasar, mengelola atau memanfaatkan asset atau modal sebesar yang dapat dirinci sebagai berikut, lebih jelasnya dapat dilihat seperti tabel berikut :

Tabel 2.3

Aset Kecamatan Denpasar Barats/d Tahun 2015

(per 31-desember 2015)

Kode	Nama Barang	Nilai (Rp)
	ASET TETAP	63.224.215.635,00
01	Tanah	56.831.900.000,00
02	Peralatan dan Mesin	1.823.424.810,00
03	Gedung dan Bangunan	2.490.161.500,00
04	Jalan, Irigasi dan Jaringan	34.900.000,00
05	Aset tetap lainnya	43.829.325,00
	ASET LAINNYA
07	Aset lainnya
21	Aset KondisiRusak Berat	67.750.000,00

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Denpasar Barat

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Denpasar Barat

Kota Denpasar

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Kecamatan Denpasar Barat	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-
NO		Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Meningkatnya pelaku seni dan budaya (perorangan, sekaa, sanggar, lembaga)				-	100 orang	100 orang	100 orang	100 orang	-					-
2	Meningkatnya kualitas kehidupan sosial dan budaya				1 Sekaa Teruna, 1 Desa Pekraman	1 Sekaa Teruna, 1 Desa Pekraman	1 Sekaa Teruna, 1 Desa Pekraman	1 Sekaa Teruna, 1 Desa Pekraman	1 Sekaa Teruna, 1 Desa Pekraman	1 Sekaa Teruna, 1 Desa Pekraman
3	Meningkatnya partisipasi sekaa dan sanggar				58 Peserta	58 Peserta	58 Peserta	58 Peserta	58 Peserta	58 Peserta
4	Jumlah desa/kelurahan yang meningkat perkembangannya sesuai dengan potensinya				11 Desa/Kelurahan	11 Desa/Kelurahan	11 Desa/Kelurahan	11 Desa/Kelurahan	11 Desa/Kelurahan	11 Desa/Kelurahan
5	Jumlah PSKS yang berprestasi (karang taruna, pekerja sosial masyarakat, lembaga kesejahteraan sosial				50%	60%	70%	80%	90%	90%
6	Persentase meningkatnya pedagang kecil yang difasilitasi				50%

Menu

Pemerintah Kota Denpasar

Situs terkait